ArtikelOpiniTokohUncategorized

Pemikiran Tokoh Muslim: Moh. Natsir

“Theistic Democracy Moh. Natsir”

Pada dasarnya, Indonesia menganut demokrasi konstitusional dimana pemerintah dibatasi kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan inilah yang tercantum dalam suatu undang-undang dasar yang disepakati secara bersama. Demokrasi memposisikan diri sebagai sistem yang menghendaki rakyat untuk memerintah (government by the people). Dampak dari hal ini idealnya rakyat mempunyai kekuasaan yang besar mengenai ke arah mana masa depan akan dibawa. Suara setiap warga sama besarnya dan suara mayoritas lah yang memperoleh kekuasaan. (Budiardjo, 2015: 5)

Menurut Natsir, dalam rangka menjalankan amar ma’ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan diperlukan hubungan yang kuat antara negara dan agama. Dalam kedudukan tersebut fungsi negara bukanlah sebagai tujuan melainkan alat untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan utama adalah terikatnya nilai-nilai ilahi dalam nafas pembentukan undang-undang baik dalam persoalan kehidupan fana maupun kehidupan di alam baka. Sepanjang demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam maka hal tersebut tidak masalah (Hafidz, 2016: 6).

Islam memandang terdapat dua kategori yang termasuk dalam ulil amri atau pemimpin, yaitu ulama dan umara. Jika keduanya saleh, maka saleh lah masyarakatnya. Maka perlu berhati-hati keduanya dalam mengambil keputusan sebagai upaya ketaatan kepada Tuhan, Rasul, serta upaya maksimal dalam menjalankan amanah. Oleh karena itu dalam permasalahan yang sukar dimengerti para ulama atau umara (pemerintah; pejabat) bermusyawarah atau jika genting dapat mengambil langkah yang sejenis di masa lalu. (Taimiyah, 1995: 154)

Terhadap beberapa aspek demokrasi di Barat ia memberi catatan kritik, terutama dalam pandangan barat yang berusaha memisahkan peranan agama dengan negara. Menurutnya, prinsip Islam tentang musyawarah atau syura lebih dekat dengan niat positif demokrasi modern. Eksistensi parlemen sebagai membuat undang-undang diperlukan dalam rangka penerapan musyawarah yang ada. Namun, pengambilan keputusan dalam parlemen harus mengacu pada prinsip dan etika keagamaan agar terfilter dari nilai-nilai sekuler (Hafidz, 2016: 6).

Berdasarkan pemikiran tersebut ia lalu mencetuskan istilah “Theistic Democracy” yang berusaha menengahi antara kedua benturan pemikiran ini. Terdapat dua pandangan yang melandasi konsep tersebut, yaitu Islam tidak mengenal demokrasi ala Barat serta sistem Teokrasi dalam pandangan Barat. Menurutnya, Islam tidak mengenal konsep yang membenarkan penyerahan sepenuhnya keputusan politik pada kehendak mayoritas parlemen. Dalam Islam tidak semua hal harus dibicarakan (diubah), namun yang menjadi masih abu-abu atau tidak terdapat pada literatur keagamaan terdahulu (syubhat) yang perlu diputuskan (Indah, 2015: 134).

Anggapan Barat tentang Islam mengenal sistem teokrasi merupakan hal yang kurang tepat baginya. Hal ini karena pemerintahan teokrasi merupakan pemerintahan yang dikuasai oleh satu priesthood yang mempunyai hirarki serta menganggap penguasa sebagai wakil Tuhan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Maka, demokrasi Islam tidak dapat disamakan pengertiannya karena mempunyai sifat tersendiri. Islam bukanlah demokrasi 100% maupun teokrasi 100%, Islam tetaplah Islam (Sidik, 2006: 261).

Keseluruhan konsep pemikiran Muhammad Natsir dapat menjadi salah satu jawaban menciptakan keselarasan bermasyarakat. Pertentangan ideologis, baik secara langsung ataupun melalui media sosial menumbuhkan rasa saling membenci antar masyarakat. Khususnya dalam perasaan sebagian kelompok yang merasa kurang diberikan tempat dan keadilan yang sejajar di mata hukum. Agama dapat menjadi salah satu cara dalam menanamkan moral positif di masyarakat, maka keberadaan agama dan para penganutnya perlu dirawat kepercayaannya. Upaya rekonsiliasi masyarakat yang memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai kemanusiaan perlu menjadi kepedulian bersama dalam membendung masuknya kepentingan yang buruk bagi bangsa.

 

 

Referensi:

Indah. 2015. PANDANGAN M. NATSIR TENTANG DEMOKRASI: Kajian Pemikiran Politik Islam Jurnal TINGKAP Vol. XI No. 2.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm.

Sidik. 2006. MOHAMMAD NATSIR (Islam dan Demokrasi). Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 3, 253-262.

Taimiyah, Ibnu. 1995. Siyasah Syar’iyah: Etika Politik Islam (Surabaya: Risalah Gusti).

Wahyudi, H. 2016. Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Muhammad Natsir (1945-1950). Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *