Al QuranFSLDKPalestina

Merajut Perdamaian Bersama Dewan Keamanan

Hasil sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu mungkin dapat menjadi kado yang indah bagi Indonesia di tengah panasnya kondisi domestik menjelang tahun politik  2019. Pasalnya, mayoritas negara anggota PBB meloloskan republik ini sebagai negara terpilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, mewakili kawasan Asia Pasifik. Tidak tanggung-tanggung 144 suara diraup oleh tanah air dan mengungguli Maladewa yang hanya meraih 46 suara dalam masa pencalonan kali ini. Ucapan selamat untuk negara berlambang Garuda nampak memenuhi beranda media sosial dan halaman depan media massa nasional. Bersama Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika, Indonesia akan memainkan perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB non pemegang veto untuk periode 2019- 2020.

Dewan Keamanan memiliki fungsi yang amat vital dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fungsinya bisa dikatakan adalah yang paling kuat di antara badan PBB lainnya. Sebagai institusi yang bertanggungjawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia menurut Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki hak untuk menginvestigasi, memerintahkan gencatan senjata, menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB hingga memberi sanksi terhadap suatu negara ketika konflik terjadi. Badan ini juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil yang terjebak dalam konflik, seperti  pemberian akses bagi lembaga kemanusiaan internasional untuk menyebrangi batas-batas nasional tanpa harus meminta persetujuan pemerintah negara yang bersangkutan.

Sebagai organisasi terkuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, DK PBB diisi oleh 15 negara anggota, dengan formatur lima negara anggota tetap yang memiliki hak veto, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Perancis. Sementara, 10 anggota lainnya merupakan anggota tidak tetap yang digilir melalui mekanisme voting di Majelis Umum dengan masa jabatan dua tahun per periode. The Washington Post menyebutkan  bahwa terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan merupakan prestasi puncak bagi negara-negara dunia. Pencapaian sebagai anggota tidak tetap di DK PBB bukanlah yang pertama untuk Indonesia. Tercatat, pemilihan yang terbaru ini merupakan keanggotaan keempat bagi tanah air. Sebelumnya, Republik Indonesia pernah mencapai posisi anggota tidak tetap pada  periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Pada saat menduduki kursi DK PBB sebelumnya, Indonesia memainkan peran yang cukup menentukan bagi keberlangsungan perdamaian dunia. Di antaranya adalah keputusan Indonesia saat duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008. Pada saat sidang voting Resolusi DKK PBB nomor 1803 terkait program nuklir Iran, delegasi  Indonesia memilih untuk abstain. Kontras dengan Indonesia, DK PBB resmi menyatakan sikap untuk menambah sanksi bagi Iran akibat pengayaan program nuklirnya. Dalam  studinya, Iis Gindarsah menyatakan bahwa Periode 1995-1996 pun Indonesia aktif menolak konflik yang terjadi antara Israel dan Lebanon pada 1996. Selain di dalam DK PBB sendiri, Indonesia pun turut aktif dalam mendukung usaha-usaha perdamaian dunia. Di antaranya adalah pengiriman ribuan pasukan garuda dalam misi pasukan penjaga perdamaian PBB ke berbagai titik konflik di dunia. Tercatat kontingen pasukan Republik Indonesia menyumbang jumlah terbesar dalam grup tentara internasional tersebut.

Dewan Keamanan Menghadapi Realitas Dinamika Global

Masa dua tahun merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan amanat konstitusi, menjadi punggawa bagi perdamaian dunia. Pasalnya, dinamika keamanan internasional saat ini amat fluktuatif dan tak menentu. Beberapa waktu lalu, kita dapat melihat bagaimana retorika di semenanjung Korea begitu amat mendidih dalam konteks politik global. Argumen saling serang antara Presiden Trump dan pemimpin politik tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un begitu mencolok serta mengancam stabilitas keamanan global, Donald Trump sempat menjuluki pemimpian Korea Utara yang merupakan cucu Kim Il Sung ini sebagai ‘rocketman’ atau manusia roket. Seolah tak terima dengan julukan tersebut, Kim Jong Un membalas dengan menyebut presiden yang diusung oleh partai Republik tersebut sebagai orang yang terbelakangan mental atau dalam istilah bahasa inggris, ‘dotard’. Akan tetapi, begitu dinamisnya retorika tersebut, sedinamis jabat tangan bersejarah antara kedua presiden di negeri jiran Singapura. Tak disangka, berbagai lontaran kecaman berakhir dengan pertemuan damai dan kesepakatan nuklir antara  dua negara yang cukup menenangkan dunia akan prediksi perang yang mematikan.

Konflik sektarian dan perang saudara di berbagai belahan wilayah dunia membuat posisi Dewan Kemanan amat diperlukan sebagai penentu jalannya perdamaian dunia. Fungsi ini diperberat dengan adanya kepentingan negara-negara besar yang turut bermain demi menjalankan hegemoninya di suatu kawasan secara khusus dan dunia secara umum. Timur tengah merupakan  medan perebutan pengaruh  yang  mungkin  paling  panas  di  muka bumi.

Posisinya yang strategis sebagai persimpangan antara benua Eropa, Afrika, dan Asia, serta sumber energi (minyak) utama global menjadikannya amat “seksi” (lukratif) bagi negara-negara adikuasa untuk turut campur dalam melanggengkan pengaruhnya. Sebut saja perang Suriah yang telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun sebagai implikasi dari gelombang demonstrasi yang disebut dengan “Arab Spring”. Terlihat jelas kekuatan utama regional timur tengah serta dunia memainkan perannya dalam menyumbangkan pengaruhnya di negeri Syam. Rusia dan Iran berada di balik kekuatan utama penyokong pihak pemerintah Suriah, sementara Amerika Serikat bersama Turki, Saudi Arabia, dan negara teluk lainnya secara konsisten membantuk kelompok oposisi menumbangkan rezim Assad. Hakikatnya, Dewan Keamanan PBB lah yang harusnya paling berkepentingan dalam menengahi berbagai kepentingan tersebut. Peran paralel negara-negara anggota Dewan Keamanan secara independen, seharusnya menjadi tanda tanya bagi fungsi badan tersebut secara utuh.


Terorisme juga saat ini tengah menjadi isu global yang hangat dibicarakan. Jaringan terorisme yang tak hanya berpusat di suatu kawasan, tetapi memiliki basis-basis di kawasan lainnya merupakan ancaman bagi negara-negara di dunia. Kawasan Asia Tenggara yang  mana Indonesia tergabung di dalamnya, juga rentan terhadap isu ini. Sebut saja pada tahun 2017, kelompok terorisme internasional ISIS, berhasil membuat Filipina serta kawasan sekitarnya resah akibat eksistensinya di wilayah Marawi, Filipina. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ditantang untuk menjadi inisator penyelesaian masalah terorisme dunia, khususnya di Asia Tenggara.

2019-2020: Indonesia bersama Dewan Keamanan

Menjadi anggota dewan keamanan sejatinya adalah sebuah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk 144 negara yang memilih Indonesia, tetapi [juga] untuk seluruh negara, bahkan untuk tujuh milyar umat manusia di muka bumi. Berbagai isu keamanan yang terjadi di berbagai kawasan dunia menimbulkan efek domino bagi kawasan dunia lainnya. Dunia di era globalisasi saat ini amat terkoneksi satu sama lain. Ketidakstabilan di Timur Tengah tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan tersebut saja. Efek yang paling terasa adalah pengungsi yang berlindung  mencari tempat  aman dari kekerasan yang melanda negaranya. Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) melaporkan 68,5 juta orang mengungsi meninggalkan negara dan 85% dari pengungsi umumnya berasal dari negara miskin dan berkembang. Isu pengungsi merupakan salah satu  contoh dari  implikasi dari  masalah keamanan yang  apabila  tidak ditangani akan berdampak pada stabilitas dunia secara umum. Respon aktif Dewan Keamanan secara umum dan Indonesia nantinya secara khusus amat diperlukan bagi keberlangsungan umat manusia  di masa depan.

Perang saudara, konflik, dan isu keamanan lain di negara-negara dunia bak jamur di musim hujan. Berbagai perseteruan yang terjadi, realitasnya banyak menimpa umat Islam global seperti konflik Kashmir, Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, dan negeri-negeri lainnya, memanggil nurani bangsa Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Berbagai usaha perdamaian yang diinisiasi negara-negara besar dunia seringkali dicurigai sebagai usaha untuk menancapkan pengaruh mereka di wilayah yang bertikai. Pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat (AS) merupakan kisah nyata dari perjalanan inisiasi damai Palestina-Israel oleh negeri Paman Sam. Negara yang terletak di Amerika Utara tersebut menjadi yang pertama mengakui Yerusalem secara utuh sebagai ibukota Israel. Padahal, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana Amerika Serikat berada di dalamnya, telah mengeluarkan keputusan melalui Resolusi nomor 242, bahwa Yerusalem Timur akan menjadi ibukota Palestina di masa depan. Posisi AS sebagai mediator menjadi tidak netral karena statusnya telah nyata mendukung salah satu pihak. Indonesia dapat mengajukan serta membawa isu tersebut atau yang serupa dalam agenda sidang dewan keamanan yang akan datang.

Posisi Indonesia yang relatif konsisten sebagai negara yang netral dalam arus kepentingan poros utama dunia, memberi nilai tawar yang lebih sebagai inisiator  penyelesaian isu keamanan. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut oleh Indonesia dapat menjadi senjata yang efektif dalam lobi diplomasi internasional. Hubungan baik yang selama ini terjalin dengan negara-negara pemegang veto dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan penyokong yang efektif dalam mendukung tujuan perdamaian yang diajukan Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dapat menjadi peluang yang signifakan. Hal ini dikarenakan 57 negara anggota OKI dapat menjadi suara kekuatan yang besar di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung dan membela perjuangan Indonesia dalam usaha perdamaian negara-negara yang mengalami konflik. Diplomasi aktif dengan negara-negara sahabat dapat menjadi suara kuat yang berbaris bersama Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dewan Keamanan adalah arena penentu bagi kesetiaan tanah air dalam membela keadilan dan kebenaran di atas dunia. Selama ini,  berbagai potensi yang    telah dijabarkan di atas belum berjalan secara efektif, bahkan pengaruh Indonesia cenderung lemah dalam percaturan politik global. Jangankan berbicara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari seluruh negara dunia, di dalam wadah Organsisasi Kerjasama Islam (OKI) pun masih didominasi oleh kekuatan “mainstream” seperti Saudi Arabia dan Turki. Selain itu, tantangan eksternal dari kekuatan kepentingan global juga tak dapat ditampik begitu saja. Pengaruh negara adikuasa yang telah tertancap di berbagai regional dunia membuat usaha diplomasi Indonesia menjadi lebih besar. Hal ini dapat dilihat saat periode keanggotaan Indonesia di  DK PBB masa jabatan 2007-2008. Pemerintah era SBY melakukan maneuver politik luar negerinya dengan memilih untuk mendukung Resolusi DK PBB nomor 1747 yang berisi pemberian sanksi terhadap program nuklir Iran. Beberapa pihak menuduh bahwa keputusan tersebut merupakan buah dari tekanan Presiden AS George W. Bush terhadap Presiden SBY saat melakukan pertemuan bilateral di Bogor beberapa bulan sebelum DK PBB melakukan pengambilan suara. Hal ini tak bisa dihiraukan begitu saja dan perlu dilakukan agar tujuan perdamaian dunia yang dicita-citakan oleh Indonesia dapat terwujud dengan baik tanpa mengalami veto.

Meskipun dukungan kekuatan internasional amat dibutuhkan, kepentingan nasional adalah hal yang paling utama dari setiap langkah diplomasi Indonesia. Iis Gindarsah dalam studinya, menyatakan bahwa langkah politik luar negeri Indonesia haruslah juga memerhatikan suara dari aspirasi domestik. Pasca pernyataan dukungan sanksi terhadap Iran, berbagai respon kecaman terhadap pemerintah datang bertubi-tubi. Bahkan, DPR melakukan hak interpeletasi terkait keputusan tersebut. Selain itu, Iis Gindarsah juga memberikan analisisnya terhadap perubahan sikap Indonesia dengan pilihan abstain pada Resolusi DK PBB nomor 1803 mengenai sanksi lanjutan terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut memberikan kesan bahwa sikap Indonesia inkosisten dan dapat mencederai citra tanah air di dunia internasional.

Kesimpulan

Melihat realitas kondisi global serta sepak terjang Indonesia dalam percaturan politik dunia, Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan menganai kebijakan politik luar negerinya di dalam DK PBB. Di dalam periode pemilihan anggota tidak tetap DK PBB yang baru ini, pemerintah diharapkan untuk terus selalu mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Konsistensi akan posisi keberpihakan Indonesia dalam poros kepentingan dunia amatlah  jelas,  membela  kebenaran.  Konstitusi  Republik  Indonesia  yang  merupakan tiang pancang kepentingan nasional, juga telah memberi mandat kepada bangsa Indonesia bahwa negeri ini harus terus berada di garda terdepan dalam mendukung dan menjaga perdamaian dunia serta menghapuskan segala bentuk penjajahan sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Maka, keanggotaan serta sikap Indonesia di DK PBB haruslah menjadi wujud nyata dari kepentingan nasional Indonesia tersebut.

Penulis : Farid Mubarok (Staff Salam Palestine and International Centre Salam UI 21)

Editor  : Juan Antonio Cedric (Kepala Departemen Salam Palestine and International Centre Salam UI 21)

Kajian ini disusun oleh SPICE (Salam Palestine and International Center)

Sumber

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Organisasi-Kerja-Sama-Islam.aspx

https://peacekeeping.un.org/en/role-of-security-council https://www.aljazeera.com/news/2017/12/render-israel-palestine-peace-process-

irrelevant-171207105055584.html

https://www.merdeka.com/dunia/ini-hak-indonesia-sebagai-anggota-tidak-tetap-dewan- keamanan-pbb.html

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/06/09/pa0lg3335-indonesia-resmi-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb

https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi- anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat

https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-jumlah-pengungsi-2017-catat-rekor- tertinggi/4446529.html

https://dunia.tempo.co/read/781566/pbb-jumlah-pengungsi-di-seluruh-dunia-mencapai- 65-juta

https://dunia.tempo.co/read/1063364/6-negara-bertempur-besar-besaran-di-suriah- untuk-apa

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41303362

https://tirto.id/tak-hanya-sekali-indonesia-duduk-di-dewan-keamanan-pbb-cL6Q

Jurnal

Gindarsah, Iis. 2012. Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007-08. ISEAS – Yusof Ishak Institute. Contemporary Southeast       Asia,       Vol.       34,       No.       3       (Desember       2012),       pp.   416-437. http://www.jstor.org/stable/43281813. Diakses pada 20-06-2018 15:40 UTC.

Jones, Sydney. 2008. Briefing for the New President: The Terrorist Threat in Indonesia and Southeast Asia. Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 618,Terrorism: What the Next President Will Face (Jul., 2008), pp. 69-78. http://www.jstor.org/stable/40375776. Diakses pada 28-05-2018 04:01 UTC

Dokumen dapat diunduh di bawah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *