BeritaInternasionalPalestina

“Kebijakan Luar Negeri Indonesia atas Isu Palestina”

Indonesia, dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan berkomitmen untuk memberikan dukungannya atas hak-hak rakyat Palestina dalam konflik Israel-Palestina dan membantu penyelesaian konflik tersebut. Bahkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa Palestina akan selalu berada dalam perhatian dan prioritas Indonesia dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mendukung solusi dua negara (two-state solution). Sebenarnya, sejauh ini apa saja yang sudah Indonesia upayakan demi mencapai tujuan tersebut? Berikut merupakan tindakan-tindakan keterlibatan Indonesia dalam konflik Israel-Palestina, di antaranya:

  • Indonesia sempat menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB di periode 2007-2008 dan selama keanggotaannya, Indonesia selalu mendorong DK PBB untuk menghasilkan keputusan terkait masalah Palestina, di dalamnya termasuk hak-hak rakyat dan upaya berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratik, dan viable dalam bentuk presidential statement (PRST) maupun resolusi.
  • Indonesia juga sempat menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannnya Sidang Khusus Majelis Umum PBB melalui Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok di New York. Sidang Khusus tersebut berlangsung pada tanggal 15-16 Januari 2009 dan membahas perihal isu Palestina. Hasil dari sidang tersebut berupa Resolusi Majelis Umum PBB yang berisi tentang (a) dukungan bagi implementasi Resolusi DK PBB No. 1860 tahun 2009, dan (b) seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
  • Dilaksanakan pada tanggal 9 dan berlanjut hingga 12 Januari 2009, Indonesia sebagai anggota Dewan HAM juga pernah mendorong diadakannya Sesi Spesial Dewan HAM (SSDHAM). Sidang tersebut menghasilkan 9th Special Session of the Human Rights Council:The Grave Violation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory, particularly due to the recent Israeli military attacks against the Occupied Gaza Strip”. Dalam sidang tersebut, kurang lebih dibicarakan keprihatinan para delegasi negara atas konflik Palestina dan ditutup dengan joint statement yang menegaskan negara-negara hadirin untuk tidak sekadar mengecam saja, namun turut ikut dalam aksi nyata dalam upaya memberhentikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel.
  • Pada Senin, 20 April 2015 yang lalu, telah diadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Indonesia. Dalam KAA tersebut, lahir tiga capaian penting berupa New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP), Pesan Bandung (Bandung Message), dan kesepakatan atas Declaration on Palestine. Deklarasi ini berisi penegasan atas dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya, serta dukungan atas upaya menciptakan two-state solution bagi Palestina dengan Israel. Dalam NAASP juga dibahas penguatan bantuan kapasitas kepada Palestina hingga tahun 2019.
  • Indonesia pernah menjadi tuan rumah bagi International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015, bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Komite Hak-hak Palestina Konferensi ini diadakan sebagai respon atas peningkatan kekerasan di Yerusalem pada akhir tahun 2015 dan karena isu Yerusalem merupakan satu dari enam isu mendasar dari penyelesaian konflik Israel-Palestina.
  • Selain itu, Indonesia pun tak luput memberikan bantuan teknis kepada Palestina. Di antaranya ialah pelatihan bagi 1.338 rakyat Palestina yang terbagi dalam 128 program, yang diperpanjang hingga tahun 2019. Pada 2016, Pemerintah Indonesia juga berencana untuk menyediakan program peningkatan kapasitas bagi polisi dan pegawai negeri Palestina.

Belakangan, Indonesia juga sempat diramaikan oleh isu penerimaan visa turis Israel. Haaretz, situs berita Israel menyatakan bahwa per 1 Mei warga Israel dapat bertandang ke Indonesia dengan menggunakan visa pariwisata. DPR sempat mendesak Kemenlu RI untuk melakukan klarifikasi, mengingat Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan menganggap isu tersebut akan kontra produktif dengan upaya diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, jika dibiarkan. Hingga akhirnya Kemenlu RI dan Dirjen Imigrasi dengan tegas membantah isu tersebut.

Referensi:

Aini, N. 2017. Indonesia jadi Prioritas Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Tersedia di: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/05/p0h7s5382-palestina-jadi-prioritas-kebijakan-luar-negeri-indonesia

Kementerian Luar Negeri RI. 2016. Isu Palestina. Tersedia di: https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Palestina.aspx

Ramadhan, B. 2018. ‘Pemerintah Perlu Klarifikasi Visa Pariwisata Warga Israel’. Tersedia di: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/05/04/p87q4o330-pemerintah-perlu-klarifikasi-visa-pariwisata-warga-israel

Santi, N. 2018. Indonesia Bantah Visa Turis Buat Israel. Tersedia di: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180504173719-106-295792/indonesia-bantah-visa-turis-buat-israel

Teresia, A. 2015. KAA 2015, Indonesia Inisiasi Kerja Sama Maritim. Tersedia di: https://nasional.tempo.co/read/659110/kaa-2015-indonesia-inisiasi-kerja-sama-maritim

United Nations Human Rigts Council. 2009. Human Rights Council continues to discuss crisis situation in Gaza. Tersedia di:  http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8929&LangID=E

Kajian ini disusun oleh SPICE (Salam Palestine and International Center).

Dokumen dapat diunduh di bawah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *