“Mengenal Nirkewarganegaraan”

Nirkewarganegaraan termasuk permasalahan internasional saat ini. Nirkewarganegaraan (statelessness) adalah status seseorang yang tidak diakui merupakan warga negara manapun. Beberapa orang terlahir tanpa kewarganegaraan, namun ada juga yang kehilangan kewarganegaraannya.

Saat ini di bawah mandat PBB melalui UNHCR, telah ternaungi 3.687.729 juta orang yang nirkewarganegaraan. 1.432.213 orang berasal dari Asia Tenggara terutama etnis Rohingya. 501.000 diperkirakan telah mencapai Bangladesh, sedangkan sisanya masih bertahan di Rakhine, Myanmar. Etnis Rohingya meninggalkan negaranya dipastikan kehilangan kewarganegaraannya.

Di Sahara Barat, hampir satu juta orang tidak memiliki kewarganegaraan akibat dekolonisasi Spanyol yang berujung pada perebutan wilayah tersebut di antara Maroko, Mauritania, dan pejuang kemerdekaan sendiri. Nirkewarganegaraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah diskriminasi terhadap etnis dan agama tertentu, gender, pembentukan negara baru yang menyebabkan perpindahan batas antar negara, dan keterbatasan hukum kewarganegaraan masing-masing.

Penyebab Nirkewarganegaraan:

1. Keterbatasan hukum kewarganegaraan adalah penyebab utama nirkewarganegaraan.

Pengakuan terhadap kewarganegaraan dapat diperoleh tergantung bagaimana proses sebuah negara mengaplikasikan pengakuan. Seorang anak dari orang tua yang tidak diketahui kewarganegaraannya, biasanya tidak memiliki hak kewarganegaraan karena kebanyakan negara melakukan pengakuan melalui keturunan (Ius Sanguinis).

2. Kelahiran di luar negeri juga dapat menyebabkan status nirkewarganegaraan.

Beberapa negara memiliki kebijakan untuk memberikan status kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran (Ius Soli). Nirkewarganegaraan terjadi ketika negara tempat kelahiran anak menerapkan pengakuan kewarganegaraan Ius Sanguinis namun negara asal orang tua menerapkan pengakuan kewarganegaraan Ius Soli.

3. Pembentukan negara baru dan pergeseran batas negara.

Dalam banyak kasus, banyak orang yang kehilangan status kewargaanegaraan karena hukum negara yang baru menerapkan kebijakan pengakuan kewarganegaraan berdasarkan etnis, ras, atau agama tertentu. Minoritas yang tidak termasuk ke dalam etnis, ras, atau agama yang diakui seringkali dihadapkan pada masalah ini, sehingga anak yang lahir dari kelompok minoritas ini terlahir tanpa status kewarganegaraan.

4. Nirkewarganegaraan juga dapat disebabkan karna pencabutan status oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

Hal ini dapat dikarenakan seseorang terlalu lama berdomisili di luar negeri tanpa memberikan laporan kepada pemerintah negara asalnya. Pencabutan status ini juga dapat dikarenakan perubahan hukum yang diskriminatif terhadap etnis atau ras tertentu.

Mitos Nirkewarganegaraan

1. Nirkewarganegaraan bukan masalah yang kompleks, hanya masalah teknis, dan masalah hukum.

Kebanyakan orang cenderung berpikir bahwa nirkewarganegaraan hanya masalah ketidakmampuan suatu negara dalam melakukan pengakuan kewarganegaraan. Padahal, hal yang melandasi penarikan pengakuan negaralah yang seharusnya menjadi topik utama.

2. Kewarganegaraan hanya permasalahan dalam negeri negara yang berdaulat.

Kita mesti memahami bahwa kedaulatan suatu negara tidak selalu kebal terhadap hukum internasional. Kedaulatan negara tunduk pada batas-batas tertentu dalam hal kebangsaan. Ini menjadi basis standar hukum yang ditempatkan untuk menangangani kasus nirkewarganegaraan. Beberapa negara yang berdaulat memodifikasi hukum di negaranya berdasarkan nasihat, bantuan, bahkan tekanan internasional.

3. Konvensi Nirkewarganegaraan 1954 dan 1961 tidak harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan.

Konvensi 1954 dan 1961 memiliki keterbatasan. Konvensi ini dianggap tidak dapat memayungi kasus nirkewarganegaraan di dunia secara menyeluruh. Namun, dunia internasional melalui UNHCR dan organisasi lain mendorong banyak negara untuk menyetujui konvensi ini. Namun, beberapa negara menerapkan kebijakannya sendiri tanpa meratifikasinya. Dengan kata lain, norma konvensi ini tidak harus menjadi dasar bagi semua negara, namun penting untuk dipahami sebagai alat hukum yang tersedia pada tingkat internasional, regional, dan domestik.

Dirangkum oleh:
Fakhri Fadhil (Departemen Salam International Center Salam UI 20)

Sumber:
http://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
http://www.unhcr.org/stateless-people.html
http://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2017/pdf/GA_2017%20Update%20Eng_Book_low-res.pdf

Dokumen dapat diunduh di bawah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *